Metro7online.PATI-Ketegangan politik di Kabupaten Pati terus memuncak. Ribuan warga yang tergabung dalam gerakan “Pati Bersatu” tetap melakukan aksi Demonstasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025, meski beberapa kebijakan kontroversial dari Bupati Sudewo telah dibatalkan.
Aksi ini merupakan puncak dari kebencian publik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, terutama sahabat pajak (PBB-P2) yang sempat direncanakan naik hingga 250 persen.
Bupati Sudewo sudah meminta maaf dan mencabut kebijakan tersebut, serta membatalkan rancangan pendidikan lima hari di sekolah-sekolah. Namun, langkah-langkah itu dianggap terlalu lambat dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Warga menilai pembatalan kebijakan hanya bersifat simbolis dan tidak sejalan dengan tuntutan mereka agar kepemimpinannya dicabut. “Pemakzulan adalah yang kami tuntut,” ujar seorang perwakilan warga dengan tegas.
Situasi yang semakin memperkuat kemarahan adalah pemecatan 220 pegawai RSUD Soewondo secara massal tanpa pesangon, meski mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak adil ini menjadi simbol kuat ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat kecil.
Koordinator aksi menyebut bahwa tuntutan mundur bukan sekadar reaksi spontan, melainkan refleksi dari kepercayaan publik yang serius telah memudar.
Sehingga gelombang massa besar dalam aksi 13 Agustus apa pun konsekuensinya. Bagi warga Pati, momentum ini merupakan titik balik yang bisa menandai akhir cerita kepemimpinan mereka, dan mungkin juga awal reformasi di tubuh pemerintahan setempat.
Posisi Bupati Pati, Sudewo, kini tampak semakin terjepit dan seolah berjalan sendirian di puncak kekuasaan setelah ditinggal oleh semua partai politik utama di DPRD, termasuk partai pengusungnya sendiri, Gerindra.
Dalam sebuah gelombang politik yang cepat, seluruh fraksi di DPRD Pati—mulai dari PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar—bersatu mendukung langkah hak angket dan pembentukan panitia khusus(Pansus ) yang bertujuan untuk Memberikan Jawaban kepada Tuntutan Rakyat Kabupaten Pati Yang Melakukan unjuk Rasa,(13-8-2025).
Situasi ini mengisyaratkan bahwa saat ini bukan lagi soal apakah Sudewo akan lengser, tetapi lebih pada kapan proses itu akan terjadi.
Pukulan terbesar datang dari Gerindra, partai yang membawa Sudewo ke kursi bupati, yang kini ikut berbalik arah dan setuju pada hak angket untuk memeriksa berbagai kebijakan dan dugaan ketidakberesan dalam kepemimpinannya.
Hal ini membuat Sudewo semakin terisolasi secara politik, kehilangan dukungan internal Dari Gerinda Partai Pengusungnya di DPRD.
Pimpinan DPRD Pati menegaskan bahwa keputusan ini merupakan respons terhadap kondisi masyarakat yang merasa sangat terluka oleh kebijakan-kebijakan Sudewo, terutama soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang memicu demonstrasi besar-besaran dengan kericuhan.
Demo yang berlangsung di depan kantor bupati hingga gedung DPRD itu membuat tekanan politik semakin memuncak.
Massa yang menolak berbagai kebijakan, termasuk kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, menyerukan agar Sudewo mundur dari jabatannya.
Meski Sudewo mengaku menghormati hak angket DPRD Pati, ia menegaskan bahwa dirinya dipilih secara konstitusional dan tidak bisa begitu saja berhenti tanpa melalui mekanisme resmi.
Namun, langkah DPRD ini membuka babak baru yang menanti keputusan akhir untuk menentukan nasib Bupati Pati.
Unjuk Rasa tersebut Meninggalkan Duka mendalam.sebanyak 57 orang Mengalami Luka Ringan Dan Luka Berat Seperti Yang Di Rilis Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Dan Babak Baru Situasi Pemerintahan di kabupaten Pati Kembali Di pertanyakan olek Masyarakat Pati.Harapan Masyarakat Pati Tertumpu Pada Pansus DPRD Pati.Untuk Melakukan Langkah Lanjut Terkait Tuntutan Rakyat Pati Yang Melakukan Unjuk Rasa .(metro7online.com/sbr masyarakat Pati-Rapat Paripurna DPRD-Redaksi).
