Metro7online.com.SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan program penyediaan rumah sebanyak 10.231 unit dengan nilai anggaran Rp 210 miliar pada tahun 2026.
Program ini digenjot karena angka kebutuhan rumah (Backlog) di Jateng masih cukup tinggi yakni 1.058.454 unit.
Bantuan bernilai ratusan miliar tersebut untuk meningkatkan kualitas rumah, pembangunan rumah sederhana dan pembangunan rumah korban bencana.
“Ini pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” kata Gubernur Ahmad Luthfi dalam keterangannya,pada (14/2/2026).
Luthfi mendorong agar backlog rumah segera dituntaskan, hal ini sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya.
Untuk mengentaskan persoalan itu, Pemprov Jateng juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Ia berharap, asosiasi perumahan dan pengembang perumahan berperan untuk ikut serta menyediakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan pengembangan perumahan harus memperhatikan lahan yang tersedia. Tidak boleh mengubah lahan sawah dilindungi (LSD) untuk dijadikan permukiman.
Setiap pengembangan perumahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan terkait tata ruang di masing-masing wilayah,” katanya.
Selain menggandeng pihak swasta, Pemprov Jawa Tengah memiliki program “Ngopeni Omah Ngelakoni Sesarengan”, sebagai upaya strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Peluncuran itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Makna dari nama program itu yakni Ngopeni Omah dimaknai sebagai upaya merawat rumah sebagai simbol pelayanan publik, sementara Nglakoni Sesarengan menekankan pada kerja kolaboratif.
Taj Yasin menjelaskan, Program ini merupakan pendekatan kolaboratif untuk menjawab beragam persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah.
Mulai Dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, hingga warga yang rumahnya tidak layak huni.
“Kita memberikan bantuan-bantuan seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lalu masyarakat yang tidak memiliki rumah, muncul program rumah subsidi untuk penanganan backlog yang dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun di Jawa Tengah,” papar Taj Yasin.
Ia melanjutkan, Jawa Tengah dalam menekan angka kekurangan rumah sudah cukup baik. Kerja ini juga sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat sebagai provinsi terbanyak mengatasi backlog, Tegasnya.(metro7online.com. /sbr hms Pemprov Jateng).
